Kunjungan RA Rahmah El Yunusiyyah

Kunjungan hari ini Senin, 15 Oktober 2018
dari RA Rahmah El Yunusiyyah ke Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang dengan jumlah siswa dan guru sebanyak :
1. siswa 96 orang
2. guru 16 Orang

Ramai sekali dan antusias anak-anak berkunjung menonton dan bermain di Ruang yg telah di Fasilitasi perpustakaan daerah Kota padang Panjang – Ruang anak dan Audio Visual.
Dengan senang hati & Terima kasih sudah berkunjung buat guru dan adik2 RA rahmah Elyunusiyyah semoga akan ada Kunjungan berikutnya.
.
.
semangat dan terus maju dalami ilmu setinggi-tinggi nya ya adik-adik 👆🙏👍
.
.
Salam LITERASI..

https://www.facebook.com/dpk.padangpanjang/videos/556542124790770/

Kunjungan Bapak Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Ke Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang

Kunjungi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Fadly : ” Semoga Perpustakaan Jadi Community Centre Bagi Masyarakat”

Padang Panjang, Kominfo – Tak kenal lelah Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Fadly – Asrul, satu hari full aktivitasnya, mulai dari apel pagi, rapat dengan Kepala OPD, kunjungi Dinas Pariwisata dan saat ini lakukan Kunjungan lagi Ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kamis (11/10).

Fadly mengatakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini sudah mantap dan sangat luar biasa dalam lapak bacanya.

“Saya rasa sudah luar biasa yang sudah di buat oleh perpustakaan dan arsip ini karena lapak baca ini cuma kita yang mengadakannya, dan juga banyak masyarakat serta murid-murid antusias untuk mengikutinya”, jelas Fadly.

Dalam lapak baca ini diharapkan buku-buku yang diberikan kepada masyarakat terutama murid-murid adalah buku yang menarik.

“Saya harap ini dilanjutkan, dan kalau bisa buku-buku yang diberikan kepada murid-murid ini menarik, membuat mereka tertarik dan antusias serta juga tidak bosan membacanya”, ujar Fadly.

Dalam 5 tahun kedepan semoga Perpustakaan dan Kearsipan menjadi lebih baik dan dikelola dengan baik.

Jadikanlah Perpustakaan ini senyaman mungkin dan se-update mungkin untuk dikunjungi. Ditambah lagi ruang spiral buku kalau bisa dilantai tiga buat lah tempat yang nyaman untuk para pembaca dan jadikanlah Perpustakaan ini Community Centre bagi masyarakat, kata Fadly.

Alvi Sena selaku Kepala Dinas menjelaskan seluk beluk Perpustakaan dan Kearsipan, apa saja yang ada dan bagaimana menjaga serta meningkatkan kunjungan ke Perpustakaan dan Arsip ini.

Lanjut, Alvi Sena juga membicarakan bahwa Kota Padang Panjang sudah dicanangkan sebagai Kota Literasi yang di resmikan langsung oleh Kepala Perpusnas RI.

Dinas Perpustakaan juga sedang menyiapkan perancangan wisata literasi dimana akan melibatkan jejak – jejak dan sejarah Buya Hamka, serta juga menjelaskan tentang program Perpustakaan dan Kearsipan kedepannya. (Release Kominfo/cg)

Makna Kesaktian Pancasila

Tepat tanggal 1 oktober, kita kembali memperingati hari yang sangat krusial bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia.

Mungkin kini banyak yang lupa atau bahkan melupakan hari kesaktian Pancasila, sebab seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semain pesat, kita pun seakan terbius untuk melupakan sejarah yang sangat penting sebagai wujud terbentuknya dasar negara kepulauan, Indonesia.

Peringatan Kesaktian Pancasila ini berakar pada sebuah peristiwa tanggal 30 September  1965.

Konon, ini adalah awal dari Gerakan 30 September (G.30.S/PKI).

Oleh pemerintah Indonesia, pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.

Pada saat itu setidaknya ada enam orang Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya kudeta.

Namun, berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka upaya tersebut mengalami kegagalan.

Maka, tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia.

Makna Kesaktian Pancasila

Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan.

Melainkan juga Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Pancasila mengandung berbagai makna dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna yang pertama Moralitas, sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung pengertian bahwa negara Indonesia bukanlah negara teokrasi yang hanya berdasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karenanya asas sila pertama Pancasila lebih berkaitan dengan legitimasi moralitas.

Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat negara, serta para penegak hukum, haruslah menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis yang kita junjung, juga harus diikutsertakan dengan legitimasi moral. Misalnya, suatu kebijakan sesuai hukum, tapi belum tentu sesuai dengan moral.

Salah satu contoh yang teranyar yakni gaji para pejabat penyelenggara negara itu sesuai dengan hukum, namun mengingat kondisi rakyat yang sangat menderita belum tentu layak secara moral (legitimasi moral).

Hal inilah yang membedakan negara yang berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan bernegara.

Makna kedua Kemanusiaan, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, selain terkait juga dengan nilai-nilai moralitas dalm kehidupan bernegara.

Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

Oleh Karena itu, manusia pada hakikatnya merupakan asas yang bersifat fundamental dan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Dalam kehidupan negara kemanusiaan harus mendapat jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asas) manusia. Selain itu, asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Makna ketiga, Keadilan. Sebagai bangsa yang hidup bersama dalam suatu negara, sudah barang tentu keadilan dalam hidup bersama sebagaimana yang terkandung dalam sila II dan V adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.

Dalam pengertian hal ini juga bahwa hakikatnya manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap lingkungannya, adil terhadap bangsa dan negara, serta adil terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas keadilan. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna keempat, Persatuan. Dalam sila “Persatuan Indonesia” sebagaimana yang terkandung dalam sila III, Pancasila mengandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, dan agama. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi tetap satu sebagaimana yang tertuang dalam slogan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Makna kelima, Demokrasi. Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung makna demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Maka nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinannya, adanya kebebasan berkelompok, adanya kebebasan berpendapat dan menyuarakan opininya, serta kebebasan yang secara moral dan etika harus sesuai dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.